Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Angka Kemiskinan Turun - Jakarta - Kewajiban negara cocok dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 45 adalah menyejahterakan warganya layaknya dicantumkan dalam Pasal 33 dan diimplementasikan dalam beraneka program pembangunan.
Meski hanya berjalan penurunan 0,36 persen tapi cukup mengasyikkan dan patut disyukuri karena tunjukkan bahwa adanya prinsip dan usaha untuk penurunan kemiskinan. Salah satu program yang sudah terbukti berkontribusi untuk turunkan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional Kementerian Sosial. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan sejak dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2007, sudah menjadikan 400.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) independent pada Desember 2015. "PKH tunjukkan pengaruh penting dalam kurangi kemiskinan dan ketimpangan," kata Mensos.
Merujuk knowledge Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Gini Ratio turun 0,01 poin dibandingkan tahun 2015 menjadi 0,40 berasal dari pada mulanya 0,41. Adapun tahun 2016, pemerintah menargetkan Gini Ratio ulang turun ke angka 0,39. Dan juga Maret 2016 Gini Ratio sudah capai 0,397. Efektivitas PKH juga sanggup diamati berasal dari mengkonsumsi keluarga PKH yang meningkat biasanya sebesar 14 persen, berasal dari 79 persen pada garis kemiskinan ke 90 persen berasal dari garis kemiskinan. Pada sektor pendidikan, berjalan peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah basic (SD) sebesar 2,3 persen, pas tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4 persen. "Dampak positif PKH juga berjalan pada peningkatan kunjungan ibu hamil sebelum akan melahirkan, imunisasi, dan perlambatan pertumbuhan anak," ujarnya. Mensos mengungkapkan, pada 2015, PKH sudah menjangkau 3,5 juta keluarga. Tahun ini, jumlahnya dapat disempurnakan 2,5 juta keluarga, agar keseluruhan penerima bantuan PKH sebanyak enam juta keluarga pada November 2016.
Penambahan kuantitas penerima PKH ini dilakukan, karena berdasarkan survei Bank Dunia, program ini merupakan cuma satu program yang memiliki indeks efisiensi dan penurunan derajat kemiskinan yang signifikan. "Intervensi PKH juga tetap kecil, tapi efektifitasnya tinggi sekali dibanding program bansos kemiskinan lainnya," katanya. Menurut perhitungan Bank Dunia, nilai yang di terima penerima PKH sebaiknya pada 16-25 persen berasal dari pengeluaran per jiwa/bulan. Saat ini baru capai 14.5 persen. Tahun 2016 ini sudah dianggarkan di APBN hampir capai Rp10 triliun untuk enam juta keluarga penerima bantuan PKH. PKH merupakan program bantuan sosial melalui bantuan uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat tertentu yang terbagi dalam dua komponen, yaitu kesegaran dan pendidikan. Komponen kesegaran diberikan kepada ibu hamil atau anak balita dengan kuantitas bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang. Kemudian dana bagi komponen pendidikan diperuntukkan bagi murid SD sebesar Rp450 ribu, pelajar SMP Rp750 ribu, dan SMA sebesar Rp1 juta per tahun dibagi ke dalam empat pencairan dalam setahun.